PBB-P2 Cirebon Baru 44 Persen “Bapenda Akan Kolaborasi dengan Kuwu, Perangkat Desa dan Camat”

Cirebon Online

Kabupaten Cirebon, – Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas kepemilikan properti yang berada di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Sedangkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Cirebon hingga akhir Agustus 2025 baru mencapai 44 Persen. 

“Hal ini disebabkan masing-masing di Kecamatan ada yang melampaui target dan ada tidak sesuai harapan,” Kata Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana. Senin (15/9/2025). 

Menurutnya, data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat, realisasi PBB-P2 baru mencapai Rp 23,05 miliar atau sekitar 44,70 persen dari target Rp51,57 miliar.

“Angka itu cukup besar, tapi masih jauh dari harapan.” Ungkapnya. 

Ditambahkan Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana, dirinya menyadari pencapaian ini belum maksimal. Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya melakukan percepatan penarikan agar target yang ditetapkan dapat tercapai. 

Data Bapenda 

Di antara puluhan kecamatan di kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber menjadi bintang dengan pencapaian mencatat realisasi Rp 1,60 miliar atau 104,23 persen, melampaui target yang ditentukan.

Tetapi, kecamatan lain di kabupaten Cirebon berbeda seperti wilayah lain.

Di Kecamatan Kaliwedi, misalnya, realisasi pajak baru mencapai Rp 154,93 juta dari target Rp 750,79 juta atau 20,63 persen. 

Kecamatan Lemahabang hanya mampu mencatat 24,52 persen, sementara Gegesik 24,31 persen.

Jadi, kita akan evaluasi setiap kecamatan di kabupaten Cirebon yang beragam target dan bervariasi pencapaian target. Ini masih banyak wilayah dengan tingkat kepatuhan rendah. Tuturnya. 

Masih kata Erus Rusmana, penyebab tidak lancarnya realisasi PBB-P2 ada beberapa faktor seperti :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

2. Keterbatasan sumber daya penagihan di desa-desa juga menjadi kendala.

3. Situasi ekonomi pascapandemi pun ikut berpengaruh.

Padahal kata Erus Rusmana, PBB-P2 menjadi salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) yang dipakai untuk mendanai program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Cirebon.

“Untuk itu, kami akan terus melakukan edukasi agar mereka menyadari pentingnya membayar tepat waktu, ” Tandasnya. 

Tak hanya itu, menjelang triwulan terakhir 2025, Bapenda berencana melakukan percepatan.

Bahkan akan melaksanakan kolaborasi dengan perangkat desa, camat, hingga masyarakat akan digencarkan agar tidak ada tunggakan yang tersisa.

“Kami tetap optimistis penerimaan PBB bisa lebih mendekati target, ” Pungkasnya.***