Cirebon Online
Bekasi, – Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berlangsung dari tanggal 29-30 Agustus 2025, di resmi dimenangkan Drs. Akhmad Munir, Direktur Utama LKBN Antara.
Drs. Ahmad Munir resmi terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025–2030. Dengan perolehan suara untuk Drs Ahmad Munir 52 dan Henry Chaeruddin Bangun, yang meraih 35 suara dalam Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang digelar di BPPTIK Komdigi, Cikarang, Bekasi, Sabtu (30/8/2025) malam.
Dalam pemilihan yang diikuti 87 pemilik suara dari 39 PWI provinsi itu, Munir mengungguli rivalnya, Henry Chaeruddin Bangun, yang meraih 35 suara. Tidak ada suara batal maupun abstain.
Sedangkan, Atal S. Depari terpilih sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat dengan 44 suara. Ia mengalahkan pesaingnya, Sihono HT, yang memperoleh 42 suara. Dari total 87 suara, satu dinyatakan tidak sah.
Proses pemungutan suara berlangsung ketat dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kongres PWI. Pada awal perhitungan, Henry Bangun sempat unggul, namun sejak Munir mencapai 15 suara, posisinya tidak lagi terkejar hingga akhirnya menutup perolehan dengan 52 suara.
Dalam penyampaian visi dan misinya, Munir menekankan pentingnya konsolidasi organisasi dan rekonsiliasi total untuk mengakhiri polarisasi internal PWI.
“Dampak dualisme kepengurusan di PWI Pusat membuat branding kita kehilangan trust (kepercayaan). Tugas utama kita adalah membangun kembali kepercayaan dan memulihkan citra PWI,” ungkapnya.
Munir juga menargetkan pelaksanaan festival dalam waktu dekat sebagai upaya mengembalikan citra organisasi di mata publik dan pemangku kepentingan.
“Jika diberi kepercayaan, saya akan membangun ekosistem pers Indonesia di tengah disrupsi informasi media sosial,” tegasnya. ***
More Stories
DJP: Serahkan Tersangka Tindak Pidana Faktur Fiktif Yang Rugikan Negara 170 Miliar
Peran Aktif TNI Dukung Ketahanan Pangan, Danrem 063/SGJ Terima Penghargaan Swasembada Pangan 2025
Prof Yuddy Chrisnandi: Gubernur Harus Searah dengan Program Pemerintah Pusat