Proses Normalisasi Pengerukan Sungai Singaraja, di Desa Tuk Karangsuwung Tak Sesuai

Cirebon Online

Kabupaten Cirebon, – Proses pengerukan Sungai Singaraja yang melintasi enam desa di tiga kecamatan Kabupaten Cirebon tak sesuai harapan dan tujuan normalisasi. 

Berbagai alasan dari mulai sulitnya akses yang dilintasi alat berat hingga tak kunjung adanya respon DPUTR Kabupaten Cirebon yang merealisasikan bantuan alat berat amphibi. 

Hal ini membuktikan tidak terjalinnya sinergitas antar instansi pemerintah dalam penanggulangan banjir di kawasan pemukiman warga yang menjadi langganan banjir seperti Desa Japura Lor dan sebagian Desa Lemahabang saja yang berhasil dilakukan pengerukan. 

Sementara desa lainnya belum bisa ditangani maksimal oleh BBWS Cimancis karena terhambatnya akses alat berat dan minimnya perhatian DPUTR Kabupaten Cirebon yang tak kunjung memberikan bantuan.

Disampaikan salah seorang warga bernama Haris menyebutkan, kegiatan pengerukan sungai singaraja yang saat ini baru berlangsung di Desa Tuk Karangsuwung, Kecamatan Lemahabang jauh dari tujuan normalisasi. 

Karena, pengerukan tersebut hanya dilakukan di bagian hulu saja yang tidak ada pemukiman warga, sedangkan persoalan banjir langganan terjadi di sepanjang aliran sungai yang bersebelahan dengan kawasan padat penduduk akibat pendangkalan dan penyempitan aliran sungai.

“Ketika hanya hulu saja yang di perlebar, maka volume air dari hulu akan lancar dan besar ke hilir, namun air akan tersendat di hilir karena aliran sungai yang sempit dan dangkal. Akibatnya, air akan tetap meluap ke kawasan pemukiman warga yang menjadi langganan banjir,“ ujarnya.

Menurutnya, persoalan banjir di Desa Tuk Karangsuwung dan desa lainnya perlu penanganan yang serius, tidak sekedar menjadi kegiatan yang terkesan asal – asalan.

Jadi, kegiatan normalisasi ini harus memenuhi teknis yang profesional sesuai harapan dan tujuan dari normalisasi itu sendiri. Maka koordinasi dan tanggungjawab bersama antar instansi pemerintah perlu terjalin baik dalam menangani penanggulangan kawasan langganan banjir.

“Normalisasi ini jangan hanya asal saja, perlu penanganan yang serius dan memahami tujuan dari normalisasi di suatu kawasan yang menjadi langganan banjir oleh semua pihak dengan hasil berdampak positif bagi warga masyaraka,“ ujarnya. (Red/*)