Siap Buka Posko Pengaduan Penyalahgunaan APBD “Presidium OBOR CIRTIM Ajak Masyarakat Awasi DPRD”

Cirebon Online

Kabupaten Cirebon, – Presidium OBOR CIRTIM, Qorib Magelung, menyerukan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon. Khususnya dalam hal pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Disampaikan Qorib, bahwa praktik permainan anggaran oleh oknum anggota DPRD harus dihentikan karena merugikan masyarakat luas dan menghambat pembangunan daerah.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak takut bersuara dan turut mengawasi setiap langkah anggota DPRD, terutama terkait pembahasan dan distribusi APBD. Jangan sampai anggaran yang seharusnya untuk kepentingan rakyat malah dikendalikan oleh segelintir pihak demi keuntungan pribadi,” ujar Qorib, Kamis (31/7/2025).

Sebagai bentuk komitmen pengawasan, OBOR CIRTIM menyatakan siap membuka Posko Pengaduan Penyalahgunaan APBD di wilayah Cirebon dan Indramayu. 

Dan, Posko ini akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik korupsi, manipulasi proyek, maupun penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh wakil rakyat.

“Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat yang mengetahui adanya penyalahgunaan APBD oleh oknum DPRD. Data dan identitas pelapor akan kami jaga kerahasiaannya. Laporan yang masuk akan kami tindaklanjuti secara hukum dan disampaikan ke lembaga berwenang seperti KPK dan Kejaksaan,” tegasnya.

Qorib juga menyoroti lemahnya fungsi kontrol internal di tubuh DPRD yang membuat potensi penyimpangan anggaran terus berulang dari tahun ke tahun. 

Ia meminta agar lembaga legislatif tidak hanya jadi stempel, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pengawas eksekutif dan pelayan rakyat.

“Kami ingin hentikan budaya diam dan pembiaran. Saatnya masyarakat ikut menjaga integritas anggaran daerah. Karena APBD adalah uang rakyat, bukan milik pribadi anggota dewan,” pungkasnya.

Langkah OBOR CIRTIM ini mendapat respons positif dari sejumlah aktivis, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat yang menganggap keterlibatan publik dalam pengawasan anggaran adalah bagian dari demokrasi partisipatif yang sehat. ***