Warga Keluhkan Pamsimas Desa Tambelang “Instalasi Listrik Belum Menyala”

Cirebon Online

Kabupaten Cirebon, – Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Tambelang, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sampai saat ini belum juga selesai, dengan salah satu masalah utama terkait instalasi listrik yang tak kunjung dipasang dan menyala.

Disampaikan Falah, rekanan yang terlibat dalam pemasangan instalasi listrik Pamsimas Tambelang, bahwa dirinya bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut dan telah mengurus berbagai keperluan administratif untuk pemasangan listrik, mulai dari perizinan Sertifikat Laik Operasi (SLO) hingga mengajukan Administrasi berkas ke PLN serta melakukan pembayaran registrasi.

Namun, ia menyesalkan bahwa meski anggaran untuk instalasi listrik sebesar Rp 13.250.000, sudah ada dipokmas dari tahap awal, kenapa hanya baru Rp 11.000.000 yang diterima oleh dirinya dari Pokmas (Kelompok Masyarakat) Tambelang.

“Bahkan, penerimaannya pun dengan sistem bertahap,” ungkapnya kepada media. Sabtu (30/12024).

Tak hanya itu kata Falah, bahwa masih ada beberapa material yang harus dibeli, namun hingga saat ini Pokmas belum melunasi pembayaran tersebut dan ada apa ?

Dan ketika disinggung kapan listrik tersebut akan menyala, dirinya menjelaskan kebijakan sepenuhnya ada di PLN, sebab tanggung jawabnya sudah dilakukan semua, mulai dari perizinan sampai pembayaran registrasi sudah ditempuh semuanya.

“Jadi, saya sifatnya hanya sebatas membantu Pokmas dan masyarakat Tambelang untuk mengurusi instalasi listrik,” Tandasnya.

Mengenai permasalahan tersebut, Suparta sebagai aktivis dan sebagai Ketua LSM GMBI Cirebon Timur, angkat bicara terkait pelaksanaan program Pamsimas di Desa Tambelang.

Menurutnya, diduga ada kejanggalan dalam pelaksanaan program Pamsimas, yang mengarah pada praktik korupsi. Salah satunya adalah anggaran untuk pemasangan instalasi listrik yang tidak diberikan secara penuh oleh Pokmas sesuai dengan yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Diduga pembelanjaan matrial lainnya pun kami tanda tanya, hal kecil saja untuk anggaran listrik belum dibayar fuul,” terangnya.

Selain itu, Parta juga menyoroti pengadaan material, seperti pembelian pipa, meteran air, pengeboran air, dan bahan lainnya untuk pembuatan menara air.

“Kami dari kelompok sosial kontrol berhak untuk mempertanyakan pertanggungjawaban anggaran dari tahap ke tahap, terutama karena dana untuk proyek ini bersumber dari APBN,” Ujarnya.

Dari adanya kejanggalan ini, tegas Parta, pihaknya berencana untuk menyurati Pokmas Tambelang agar segera mengadakan audiensi dengan kami terkait masalah ini.

Dan, ia juga menegaskan bahwa jika ditemukan dugaan praktik korupsi, pihaknya tidak akan segan untuk melaporkannya.

Untuk itu Kami ingin memastikan tidak ada yang disembunyikan terkait penggunaan anggaran yang telah diterima,” jelas Parta. (Falah)