Ketika Jalan Kabupaten Cirebon Tak Lagi Mengantar, Tapi Wacana Provinsi Cirebon Melaju Kencang

Cirebon Online

Kabupaten Cirebon, – Sejumlah Tokoh Cirebon Timur merasa prihatin dan kurang yakin atas pernyataan Rokhmin Dahuri salah satu politisi anggota DPR RI Dapil Cirebon-Indramayu. 

Seperti diketahui dalam paparanya Rokhmin Dahuri mengatakan bahwa pembentukan Provinsi Cirebon sudah sangat memungkinkan di era Prabowo Subianto setelah moratorium pemekaran daerah resmi dibuka kembali.

Rokhmin Dahuri juga menuturkan sudah menyiapkan konsep dan dokumen filosofisnya, bahkan sudah kami daftarkan ke Prolegnas Komisi II DPR RI,” ujar Prof. Rokhmin. 

Sontak pernyataan Rokhmin Dahuri tersebut mendapatkan sejumlah kritik khususnya dari sejumlah Tokoh Pemuda Cirebon Timur. 

R. Hamzaiya semisalnya menuturkan jika apa yang dikatakan oleh Prof. Rokhmin Dahuri tersebut tidak tepat disampaikan ditengah gejolak masyarakat yang sedang banyak menuntut untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur khususnya jalan di beberapa ruas jalan di Kabupaten Cirebon. 

Bukan langkah yang bersifat urgensi dan bertolak belakang dengan keinginan masyarakat saat ini ujar R. Hamzaiya. 

Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon terutama dalam menangani sejumlah persoalan seperti jalan rusak dan banjir. 

Kita selesaikan satu persatu, terutama persoalan pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan dan masih menimbulkan gejolak hal ini dapat dilihat dari akan diadakannya aksi unjuk rasa susulan oleh sejumlah aliansi atau sekelompok masyarakat di wilayah Timur Cirebon. 

Seharusnya Prof. Rokhmin Dahuri menyampaikan aspirasi yang bersikap urgensi yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga opini Provinsi Cirebon tidak terkesan *Peta Politik lebih urgent daripada Peta Jalan Rusak*.

Untuk saat ini belum waktu nya kita gemborkan adanya pemekaran Provinsi Cirebon. Masyarakat belum siap menerima informasi tersebut apabila pembangunan infrastruktur dan persoalan lainnya yang bersifat urgensi dan menjadi kebutuhan masyarakat di beberapa wilayah Kabupaten Cirebon belum bisa direalisasikan. Tutupnya. ***