Pemkab Cirebon Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Kejaksaan untuk Tata Kelola Pemerintahan Desa

Cirebon Online

Kabupaten Cirebon, – Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mengupayakan tata kelola pemerintah desa yang lebih baik melalui nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. 

Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan bersama pemerintah desa dari tujuh kecamatan, yaitu Pabuaran, Pasaleman, Babakan, Waled, Ciledug, dan Pabedilan, di kantor desa Cibogo. Jumat (3/10/2025)

Wakil Bupati Cirebon, H. Agus Kurniawan, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejari atas upaya membuka ruang kerja sama dengan desa-desa. 

Menurut Agus, pembangunan daerah memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, kejaksaan, dan pemerintah desa, agar dapat berjalan efektif seperti kendaraan yang digerakkan oleh mesin.

“Terima kasih, hari ini kami dari pemerintah daerah bersama Ketua DPRD hadir menandatangani nota kesepahaman antara Kejaksaan dan desa-desa di wilayah timur Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

H. Agus juga menekankan bahwa MoU tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menata kelola sesuai regulasi pemerintahan yang berlaku. 

Oleh karena itu, dirinya meminta agar Kejaksaan memberikan bimbingan agar pelaksanaan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan.

Selain itu, Agus merasakan keberadaan Rumah Restorative Justice (RJ) yang sedang dibangun di beberapa desa, termasuk Desa Cibogo. 

“Rumah RJ diharapkan solusi menjadi penyelesaian masalah hukum secara damai dan musyawarah,” Tuturnya, 

Dalam kesempatan itu juga dibagikan buku tuntunan sholat dan Juz’ama kepada para Kuwu sebagai pedoman hidup agar pemerintah desa tidak menyimpang.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Dr. Yudhi Kurniawan, mengatakan kerja sama ini merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus mendorong desa-desa untuk patuh terhadap aturan. 

Yudhi menyampaikan bahwa MoU ini nantinya akan mencakup seluruh 412 desa di 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon.

“Insya Allah ke depan desa-desa lebih taat aturan, lebih tertib, dan lebih siap mendukung pembangunan di daerah,” tegas Yudhi. (Red/Adang)