Eksistensi PABPDSI Cirebon Timur Membangun Desa

Cirebon online

Kabupaten Cirebon, – Salah satunya ketika ada pembangunan di desa, baik dari pihak swasta maupun anggaran desa. Karena tidak sedikit pihak desa dalam hal ini kuwu (meski tidak semua), seakan minim koordinasi bahkan tidak dilibatkan. Akan tetapi saat ada permalasahan, BPD baru dilibatkan.

Sebagai wadah aspirasi masyarakat, tentunya semaksimal mungkin dalam menyampaikan ke pihak desa. Namun hanya sebagian kecil yang direkomendasikan, padahal warga sangat menginginkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek yang ada di desa.

Disamping itu, honorarium bagi BPD yang selama ini masuk ke rekening desa, akan berpotensi konflik dengan kuwu. Sehingga, perlu adanya perubahan dalam pembagian honorarium yang masuk ke rekening BPD masing-masing.

Acara yang berlangsung di sekitar Kecamatan Pabedilan ini dihadiri ketua dan anggota BPD antara lain, dari Kecamatan Lemahabang, Karangsembung, Karangwareng, Waled, Ciledug, Pasaleman, Sedong, Pabedilan, Losari, Astanajapura, Pangenan, Babakan, dan Kecamatan Gebang ini, berlangsung tertib dan lancar.

Koordinator BPD wilayah timur Kabupaten Cirebon, Sauri mengatakan, silaturahmi bersama para ketua dan anggota BPD ini sebagai upaya mendengarkan aspirasi sekaligus solusi dari permasalahan yang ada. “Kami rutin adakan pertemuan ini dan secara bergiliran di berbagai tempat yang ada di wilayah timur,” katanya usai acara di sekitar Kecamatan Pabedilan, Minggu (25/10/2026).

Sauri menjelaskan, berbagai keluhan atau aspirasi yang disampaikan antara lain minimnya koordinasi dari pihak desa dan honorarium yang ditranfer ke rekening desa. Sehingga, akan berpotensi konflik dengan pihak desa. “Ketika ada pembangunan di desa, awalnya saja BPD dilibatkan. Namun kalau sudah berjalan, ditinggalkan begitu saja. Sama halnya saat pencairan honorarium, yang masuk ke rekening desa yang berkeinginan masuk langsung ke rekening masing-masing anggota BPD,” jelasnya.

Masih dikatakan Sauri, sebagai mitra kuwu dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan desa, diperlukan sinergitas yang baik. Termasuk, pencairan honorarium. “Memang, tidak semua kuwu yang minim komunikasi dengan BPD. Akan tetapi alangkah baiknya, bila pihak desa menginformasikan dan dilibatkan BPD dalam berbagai aspek yang ada di desa,” ujarnya.

Sauri menambahkan, honorarium yang saat ini masuk ke rekening desa, maka dalam waktu dekat akan koordinasi Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) provinsi dan pusat guna mengubah undang-undang (UU), agar bisa masuk ke rekening masing-masing BPD. “Guna mencegah hal yang tidak diinginkan dan demi kesejahteraan, alangkah baiknya honorarium langsung masuk ke rekening masing-masing BPD,” imbuhnya.

Dirinya mengharapkan, honorarium yang masuk ke rekening masing-masing BPD dan koordinasi yang baik dengan pihak desa. “Dengan adanya keharmonisan dengan pihak desa dan kesejahteraan bagi BPD, tidak menutup kemungkinan, desa lebih maju juga sesuai program yang direncanakan pihak desa,” harap Sauri.

Ketua PABPDSI Kecamatan Pabedilan, Soleh mengungkapkan, pertemuan ini untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi dengan para anggota serta memahami tupoksi BPD. “Sinergitas antar anggota BPD sangat diperlukan guna menyelesaikan permalasahan yang ada di desa masing-masing,” ungkap ketua BPD Desa Kalibuntu Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon ini. (Adang juhandi)