cirebononline.com
Jakarta, – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menata ulang kebijakan dana desa agar lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026), Prabowo menyampaikan bahwa selama lebih dari satu dekade penyaluran dana desa belum sepenuhnya berjalan efektif.
Menurutnya, pemerintah telah mengucurkan dana desa selama lebih dari 10 tahun, namun realisasi di lapangan menunjukkan sebagian dana tersebut tidak optimal sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
“Kita harus jujur mengakui, selama sekitar 10 tahun dana desa diberikan, masih banyak yang belum benar-benar dirasakan rakyat,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan, salah satu indikator lemahnya tata kelola dana desa terlihat dari banyaknya kepala desa yang akhirnya tersangkut persoalan hukum akibat lemahnya pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
“Fakta bahwa sejumlah kepala desa harus berhadapan dengan proses hukum menunjukkan ada masalah serius dalam pengelolaan dan pengawasan dana tersebut,” tegasnya.
Pada tahun anggaran berjalan, pemerintah telah menyesuaikan kembali alokasi dana desa dalam APBN. Meski begitu, Prabowo memastikan negara tetap hadir langsung di desa melalui berbagai program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Beberapa di antaranya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Sekolah Rakyat, yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan warga desa secara langsung.
Langkah ini, menurut Prabowo, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara memberikan dampak nyata bagi rakyat, khususnya di wilayah pedesaan. (*)
More Stories
ASWAKADA 2026 Jadi Momentum Kolaborasi dan Penguatan Peran Daerah
HPN dan Porwanas 2027 Telah Ditetapkan Di Lampung
Di Bandar Lampung Tiga Asosiasi Media Siber, Konstituen Dewan Pers “Bentuk Sekretariat Bersama”