Seleksi Direktur PDAM Tirta Jati Dipertanyakan, Eks Dirut LKBH Permahi: Jangan Ada Topeng di Balik Proses Seleksi

Cirebon online

CIREBON — Proses seleksi calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon mulai mendapat sorotan. Dari tujuh orang yang mendaftar, lima dinyatakan lolos administrasi dan seluruhnya masih melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas proses penyaringan yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel).

Sorotan itu disampaikan Eks Direktur LKBH Permahi DPC Cirebon Raya, Muhammad Rizky Firmansyah, SH. Ia mempertanyakan mengapa proses seleksi belum menunjukkan penyusutan kandidat yang signifikan setelah tahapan administrasi.

Menurut Rizky, seleksi Direksi BUMD seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif. Tahapan seleksi harus menjadi ruang untuk benar-benar menyaring kandidat berdasarkan kompetensi, pengalaman, integritas dan kemampuan memimpin perusahaan.

“Kenapa yang mendaftar tujuh, kemudian yang lolos administrasi lima, tetapi semuanya kembali diloloskan untuk mengikuti tahapan berikutnya? Pertanyaannya, fungsi penyaringan itu ada di mana?” ujar Rizky.

Ia menilai, dengan hanya menyisakan lima kandidat, seharusnya Pansel dapat melakukan pemetaan dan penyaringan lebih tajam berdasarkan hasil uji kompetensi maupun rekam jejak masing-masing peserta.

“Kalau memang kelima-limanya terbaik dan layak, tentu harus dijelaskan parameternya. Tetapi kalau ada proses penilaian, masyarakat juga berhak tahu bagaimana proses tersebut menghasilkan kandidat terbaik,” katanya.

Rizky menegaskan, persoalan tersebut menjadi penting karena Perumda Tirta Jati memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Cirebon.

Menurutnya, Direktur PDAM ke depan tidak cukup hanya memiliki kemampuan administratif. Perusahaan membutuhkan pemimpin yang mampu menjawab persoalan cakupan layanan, kontinuitas pasokan, kualitas pelayanan, tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW), efisiensi jaringan, hingga penguatan kondisi keuangan perusahaan.

“Ini bukan memilih kepala bidang atau pejabat biasa. Ini memilih orang yang akan memimpin perusahaan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, proses seleksinya harus benar-benar serius,” tegasnya.

Rizky juga mempertanyakan kinerja Pansel dalam menjalankan fungsi seleksi.
Ia mengingatkan bahwa Pansel tidak boleh hanya menjadi pelaksana tahapan administratif dan ujian, tetapi harus mampu memastikan proses tersebut menghasilkan kandidat yang benar-benar kompeten.

“Pansel harus bisa menjelaskan kepada publik, apa indikator penilaiannya, apa yang menjadi pembeda antarcalon, dan mengapa seseorang dinilai layak melaju ke tahap berikutnya,” ujarnya.

Menurut Rizky, apabila seluruh peserta yang lolos administrasi kemudian tetap dipertahankan tanpa penyaringan yang berarti, publik wajar mempertanyakan substansi dari proses seleksi tersebut.

“Jangan sampai seleksi hanya menjadi rangkaian tahapan yang harus dilewati, tetapi tidak benar-benar menyaring. Kalau begitu, masyarakat bisa bertanya-tanya, sebenarnya proses ini mencari yang terbaik atau hanya menggugurkan tahapan?” katanya.

Sorotan Rizky juga diarahkan kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM), yakni Bupati Cirebon. Ia meminta Bupati memastikan proses pemilihan Direktur Perumda Tirta Jati berlangsung secara transparan, akuntabel dan berbasis sistem merit.

“Bupati sebagai KPM harus berani memastikan proses ini transparan. Jangan sampai KPM kemudian bersembunyi di balik Pansel, sementara Pansel bersembunyi di balik tahapan seleksi,” tegasnya.

Rizky mengatakan, keterbukaan sangat diperlukan untuk mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat.

“Jangan ada topeng dalam proses ini. Kalau memang semuanya profesional, berbasis kompetensi dan tidak ada kepentingan lain, ya buka dan jelaskan kepada publik,” katanya.

Ia bahkan mengingatkan agar jangan sampai muncul kesan lempar batu sembunyi tangan, ketika keputusan akhir diambil tetapi pihak yang memiliki kewenangan justru berlindung di balik mekanisme seleksi.

“Jangan sampai masyarakat melihat ada sesuatu yang tidak dijelaskan. Kalau prosesnya memang bersih, profesional dan objektif, tidak ada alasan untuk takut menjelaskannya,” ujar Rizky.

Rizky menilai isu tarik-menarik kepentingan dalam pengisian jabatan BUMD harus menjadi perhatian serius.

Menurutnya, jabatan Direktur Perumda Tirta Jati harus diberikan kepada figur yang memiliki kapasitas profesional dan mampu membawa perusahaan berkembang dalam jangka panjang.

“Jangan memilih karena kedekatan. Jangan memilih karena kepentingan sesaat. Pilih orang yang memang mampu mengurus perusahaan, memperbaiki pelayanan, menekan kehilangan air, memperluas cakupan pelanggan dan membuat Tirta Jati menjadi perusahaan yang sehat,” katanya.

Ia menegaskan, masyarakat Kabupaten Cirebon pada akhirnya tidak terlalu membutuhkan siapa yang menjadi kandidat, melainkan membutuhkan jaminan bahwa orang yang terpilih benar-benar merupakan kandidat terbaik.

“Pertanyaan sederhananya, apakah kita sedang mencari orang yang terbaik untuk PDAM, atau sedang mencari orang yang sesuai dengan kepentingan tertentu? Itu yang harus dijawab oleh Pansel dan KPM,” pungkas Muhammad Rizky Firmansyah, SH.

Bagi Rizky, transparansi bukan sekadar membuka tahapan seleksi, tetapi juga memastikan setiap tahapan benar-benar memiliki fungsi untuk menyaring kandidat terbaik.

Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya sebuah jabatan, melainkan masa depan pelayanan air minum bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. ***