Musrenbang RKPD 2027 Jabar, Pemkot Cirebon Siap Selaraskan Arah Kebijakan

cirebononline

Kota Cirebon, – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Jawa Barat yang digelar di Bale Gede Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (15/4/2026). Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Kota Cirebon.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 difokuskan pada pemenuhan layanan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menyampaikan bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas utama, dengan memastikan seluruh warga Jawa Barat dapat mengakses pendidikan hingga jenjang SMA dan SMK.

“Kita ingin memastikan tidak ada lagi anak-anak Jawa Barat yang terhambat mengenyam pendidikan. Ada dua langkah yang dilakukan, yakni pembangunan ruang kelas baru serta pemberian subsidi bagi masyarakat kurang mampu, baik untuk sekolah negeri maupun swasta,” ujarnya.

Selain pendidikan, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan kesehatan yang merata. Gubernur menjelaskan bahwa masyarakat yang belum terdaftar dalam jaminan kesehatan, khususnya dari kalangan tidak mampu, tetap dapat memperoleh pelayanan dengan skema pembiayaan dari pemerintah daerah.

“Bagi masyarakat yang belum terjamin BPJS namun masuk kategori tidak mampu, mereka tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan. Mereka dapat dirawat di ruang kelas tiga di rumah sakit yang ditunjuk, dengan pembiayaan dari pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota,” jelasnya.

Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, serta penyediaan air bersih juga menjadi fokus utama. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami menargetkan konektivitas hingga ke tingkat desa dapat terwujud pada tahun 2029. Tidak boleh ada lagi jalan desa yang rusak. Anggaran infrastruktur yang dialokasikan merupakan respons atas kebutuhan masyarakat, bukan semata kebijakan pemerintah,” tegasnya.

Gubernur juga menambahkan bahwa pengembangan sektor industri akan terus didorong sebagai motor penggerak ekonomi, dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.

“Kawasan pesisir, pegunungan, hingga pedesaan diharapkan tetap terjaga kelestariannya seiring dengan pembangunan yang berjalan,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan bahwa kehadirannya dalam forum Musrenbang ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Cirebon untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah sejalan dengan arah pembangunan provinsi.

“Partisipasi kami dalam Musrenbang ini menjadi langkah penting untuk menyelaraskan program pembangunan Kota Cirebon dengan kebijakan Provinsi Jawa Barat, sekaligus memperjuangkan kebutuhan masyarakat Kota Cirebon dalam skala yang lebih luas,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarpemerintah guna mempercepat pembangunan, khususnya dalam peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

“Sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota akan menjadi kunci dalam menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Melalui keterlibatan aktif dalam perencanaan pembangunan tingkat provinsi, Pemerintah Kota Cirebon menunjukkan keseriusannya dalam membangun daerah secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

“Langkah ini juga sejalan dengan upaya kami mewujudkan Kota Cirebon yang maju dan inklusif dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama,” harapnya. (*)