Persoalan Desil Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon “Usulkan Peran Mahasiswa”

cirebononline.com

Kabupaten Cirebon, – Persoalan Desil yang dirasa tidak sesuai fakta disorot Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Dapil 6, Hj. Nana Kencanawati. Karena sering kali terjadi kesalahan dalam pendataan yang menimbulkan kisruh dan berdampak pada ketidakadilan bagi masyarakat.

Dikatakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hj. Nana Kencanawati, selama ini pendataan penduduk dirasa banyak terjadi kesalahan, termasuk banyaknya persoalan terkait Desil, betapa tidak, yang seharusnya warga itu masuk dalam Desil 1, malah dalam datanya ada di Desil 7, begitupun sebaliknya.

Hal ini, sangat merugikan bagi kalangan masyarakat yang memang semestinya mendapat bantuan. Namun semuanya ditentukan dengan kriteria Desil, kalau datanya sesuai fakta sih tidak jadi.

“Ini yang menjadi polemik di pemerintah desa yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan selama ini data yang ada tidak sesuai fakta dan bahkan telah terjadi kesalahan yang berulang-ulang” tuturnya usai pelaksanaan Musrembang di Aula Kantor Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon. Rabu (11/02/2026).

Lanjut Hj. Nana, sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan Desil dirinya menyarankan langkah terbaik dengan melibatkan peran Mahasiswa.

Menurutnya, Desil ini datanya berasal dari Badan Pusat Statistik ( BPS) dan datanya banyak sekali kesalahan dalam. Oleh karena itu saya mengusulkan untuk melibatkan para Mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di setiap desa.

Hal ini kita bisa menggunakan kemampuan para Mahasiswa untuk melakukan pendataan kepada setiap warga di setiap desa yang sedang melaksanakan KKN, dengan melibatkan Mahasiswa banyak keuntungan yang akan didapat, diantaranya adalah tidak adanya kepentingan atau politik.

“Jadi, dengan tidak adanya kepentingan, maka pendataannya akan berjalan baik sesuai fakta, hal lainnya adalah menghilangkan anggaran untuk pendataan,” Ungkapnya.

Pasalnya, tambah hj. Nana, dulu saja pemda menganggarkan untuk Dinsos dalam hal pendataan mencapai angka Rp.4.5 Milyar, tetapi hasilnya tidak sesuai bahkan banyak terjadi kesalahan.

Dengan adanya hal tersebut, maka alangkah baiknya jika persoalan pendataan dengan melibatkan peran Mahasiswa yang tengah melaksanakan kegiatan KKN.

“InsyaAllah selain akan menghasilkan pendataan yang valid juga bisa mengurangi pengeluaran anggaran” jelasnya.” Tandasnya.

Sementara itu, ditempat terpisah, H.Lili Mashuri, Kuwu Cupeujeuhkulon, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, menuturkan persoalan Desil yang selama ini ada perlu mendapat perhatian khusus.

Oleh sebab itu, pihaknya dalam menentukan Desil melaksanakan acara Musdes Verikasi dan Validasi data terpadu sosial ekonomi Nasional (DTSEN).

“Desil memang kian hari kian menjadi perbincangan, ada yang merasa diuntungkan, namun banyak pula yang merasa dirugikan, ini terjadi karena adanya pendataan yang dirasa tidak sesuai.” Ungkapnya.

Kuwu H. Lili pun memaparkan, bahwa dirinya bersama perangkat, lembaga desa dan tokoh masyarakat selalu mensosialisasikan dengan melakukan Musdes (Musyawarah Desa ) terkait data penduduk atau DTSEN.

Penjabaran terkait Desil, Wakil Ketua FKKC kabupaten Cirebon menyampaikan beberapa kriteria tentang Desil. Ada 4 skala prioritas yang akan kami laksanakan terkait keberadaan Desil, dari mulai Desil 1 hingga Desil 4, dimana kriterianya adalah :

1. Sangat miskin
2. Miskin
3. Hampir miskin
4. Rentan miskin

Diapun berharap dengan adanya Musdes ini persoalan Desil bisa terselesaikan, yang perlu diperhatikan adalah kami dari pihak desa hanya bisa mengusulkan, sementara yang menentukan adalah dari Pemerintah atau Dinas Sosial

” Insya Allah, kedepannya pendataan penduduk ini bisa diselesaikan dengan baik dan dengan data sesuai fakta” pungkasnya. (Jamil)